"Angka kejahatan dari 373.636 pada 2015 menjadi 165.147 pada 2016 (per Juni)," kata Wiranto dalam acara diskusi capaian dua tahun bidang Politik Hukum dan Keamanan Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu.
Sedangkan angka kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan baik jumlah kecelakaan maupun korban, pada 2016 turun menjadi 1.947 kasus dari sebelumnya di tahun 2015 sebanyak 2.228 kasus, ungkap Wiranto.
Menko Polhukam yang juga ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai penanggungjawab Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) juga meminta polisi sebagai ujung tombak dengan membersihkan secara internal dalam pelayanan publik.
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan pemberantasan pungli di tubuh kepolisian tidak hanya yang berhubungan dengan publik saja, tetapi juga menyangkut masalah promosi jabatan.
"Masalah promosi jabatan ini memang telah menjadi isu, kemudian ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk mengatasi ini," kata Tito.
Kapolri menyebut pihaknya akan melakukan open bidding (lelang jabatan) berdasarkan sistem kinerja, sehingga personel yang memenuhi syarat bisa mengikutinya.
Tito mengungkapkan para peserta lelang jabatan ini akan dilakukan assessment dan tiga terbaik akan diajukan ke Dewan Jabatan dan Kepangkatan.
Kapolri berharap langkah yang ditempuh ini bisa menghilangkan praktik, pungli dalam rangka pembinaan karir serta kolusi dan nepotisme dalam mengisi jabatan di tubuh kepolisian.
Selain itu, Tito mengatakan pihaknya juga melakukan operasi internal berbagai pungli, termasuk penyimpangan oleh oknum dalam rekrutmen anggota kepolisian baru.
Capaian Dua Tahun
Wiranto menyebut beberapa percepatan pembangunan nasional di bidang politik, hukum dan keamanan menjadi agenda strategis pemerintah Jokowi-JK yang dicapai dalam dua tahun ini.
"Perwujudan Nawacita di bidang ini untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum," katanya.
Wiranto menyebut beberapa keberhasilan bidang hukum lainnya, yakni Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp14,2 triliun selama Januari-September 2016.
Selanjutnya pemerintahan Jokowi-JK berhasil melakukan deregulasi Peraturan Daerah dengan mencabut 3.143 Perda-Perda bermasalah.
Program Tax Amnesty sebagai terobosan bidang hukum perpajakan hingga bulan Oktober telah berhasil meraih angka tebusan sebesar Rp97,15 triliun atau sebesar 60 persen dari target Rp165 triliun.
Penangkapan buronan koruptor yaitu Samadikun Hartono (kasus BLBI 1998) di Cina pada 14 April 2016, Totok Ary Prabowo (mantan Bupati Temanggung) di Kamboja pada 12 September 2015 dan Hartawan Aluwi (Kasus Bank Century) di Singapura pada 22 April 2016.
Meluncurkan Paket Kebijakan Reformasi Hukum Tahap I yaitu Pemberantasan pungutan liar; Pemberantasan penyelundupan; Percepatan pelayanan SIM, STNK, dan BPKB; Relokasi lapas yang telah over-capacity; Perbaikan layanan hak paten merk dan desain.
Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SATGAS SABER PUNGLI) melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 sebagai bagian dari realisasi Paket Reformasi Hukum Tahap Pertama.
Untuk bidang politik, Wiranto mengatakan beberapa capaian selama dua tahun terakhir ini, yakni konsolidasi politik yang menghasilkan perimbangan kekuatan politik di parlemen, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan efektif karena didukung oleh DPR;
Kedua, Terobosan politik berupa Pilkada Serentak di tahun 2015 berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6 persen;
Ketiga, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2015 meningkat menjadi 73,12 jika diukur dengan indikator dan variabel yang sama dengan Tahun 2014 yang saat itu mencapai angka 73,04.
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Response to "Wiranto nilai kinerja polisi membaik"
Posting Komentar