BANDUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha memanfaatkan program pengampunan pajak untuk mensterilkan seluruh kekayaan mereka. Hal ini lebih baik dibanding para elite tersebut harus tarus berkelit dari kewajiban membayar pajak.
Menurutnya, para pengusaha harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. “Kita hidup di Indonesia, makan di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, rezeki di Indonesia. Ini saatnya berpartisipasi untuk negaranya,” kata Jokowi dalam Sosialiasi Pengampunan Pajak di kawasan Dago Resort, Bandung, Senin (8/8).
Dalam kesempatan yang dihadiri banyak pengusaha dan wajib pajak ini, terlihat juga pejabat negara terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Negara BUMN Rini Soemarno, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Menurut Jokowi, pembangunan negara memerlukan peran serta dari semua masyarakat termasuk kesadaran membayar pajak.
Melalui program pengampunan pajak ini, Presiden berharap akan banyak uang masuk ke Indonesia. Ini sangat dibutuhkan untuk menambah likuiditas keuangan negara yang berujung pada pertumbuhan ekonomi.
Dalam waktu singkat sejak dibukanya program pengampunan pajak, devisa Indonesia sudah bertambah sekitar 8 miliar dolar Amerika. “Empat hari lalu baru 111 miliar US dollar. Bayangkan, dari 103 meloncat ke 111, cadangan devisa kita naik, padahal negara lain turun,” katanya.
Selain itu, pengampunan pajak pun berpengaruh terhadap peningkatan likuiditas perbankan. Ini berdampak pada perputaran uang di masyarakat yang akan meningkat. “Penyaluran kredit ke masyarakat akan semakin banyak. Pertumbuhan ekonomi otomatis naik,” katanya seraya mengaku kaget dengan banyaknya uang miliki warga Indonesia yang diparkirkan di luar negeri.
“Makanya pemerintah berjuang keras agar bisa mendapatkan uang itu kembali,” tambahnya.
Lebih lanjut Presiden katakan, pihaknya menjamin kerahasiaan data wajib pajak. Mereka tidak perlu khawatir dengan berbagai ancaman termasuk pemidanaan. “Kerahasiaan data sudah jelas. Tax amnesty ini tidak bisa dijadikan dasar untuk dijadikan penyelidikan, penyidikan pidana. Ini undang-undang yang mengatakan. Dan tidak dapat diminta oleh siapapun, diberikan oleh siapapun,” bebernya.
Bahkan, presiden menegaskan, pihak yang membocorkan data peserta pengampunan pajak inilah yang justru akan diperkarakan. “Yang melanggar, membocorkan, kena pidana lima tahun,” ucapnya.
Jokowi pun menyebut, momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum diberlakukannya keterbukaan informasi antar bank. Pada 2018 mendatang, kata Presiden, seluruh bank di dunia akan membuka total informasi nasabahnya.
“Jadi yang punya tabungan, deposito di Singapura, Swiss, semua akan kebuka. Sudah tanda tangan semuanya (negara),” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, melalui program ini pihaknya menargetkan penghimpunan dana repatriasi sebesar Rp 5 ribu triliun. Dana milik WNI yang berasal dari luar negeri ini hampir dua kali nilai APBN.
Hingga 7 Agustus kemarin, dana deklarasi pengampunan pajak yang sudah terkumpul mencapai Rp 9,27 triliun dengan jumlah dana tebusan sebesar Rp 193 miliar. Dia menambahkan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah instansi yang akan menampung dana pengampunan pajak tersebut.
Pihaknya telah menandatangani 55 perusahaan sebagai gateway wajib pajak. Selain itu, terdapat juga 18 bank dan 19 perantara pedagang efek.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan, industri keuangan sudah siap menampung dana pengampunan pajak ini. Untuk memudahkan program tersebut, setiap bank penerima program ini akan menyiapkan loket khusus.
“Bank-bank kita ada loket khusus tax amnesty. Ini hari yang paling pas untuk menanamkan produk investasi di dalam negeri,” katanya seraya mengucapkan terima kasih kepada seluruh bank yang sudah mensosialisasikan pengampunan pajak ini kepada para nasabahnya baik di dalam maupun luar negeri. (agp/dil/jpnn)
0 Response to "Jokowi Ajak Pengusaha Membersihkan Harta Lewat Tax Amnesty-JPNN.com"
Posting Komentar