"Saya kira tidak terlalu sulit ketika ada political will atau kemauan kuat dari pemerintah untuk mengungkap," kata Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.
Dia menilai, kasus Munir ini menjadi pertaruhan dari pemerintah saat ini apakah hukum dikalahkan politik atau tidak.
Karena selama ini, menurut dia, masyarakat selalu mendengungkan apalagi nawacita Jokowi ingin menghadirkan negara dalam konteks penegakan hukum.
"Saya kira ini sudah saatnya membuktikan kepada masyarakat hukum menjadi panglima dan itu sudah diatur dalam UUD 1945," ujarnya.
Dia menjelaskan, kalau dilihat dari latar belakang kematian Munir, satu orang sudah dimintai pertanggungjawaban hukum yaitu Pollycarpus.
Menurut dia, saat ini tuntutannya adalah mengungkap aktor intelektual peristiwa tersebut dan itu tidak terlalu sulit karena pelaku utama sudah dijatuhi vonis serta terbukti melakukan.
"Saya kira tidak terlalu sulit untuk mengorek dari yang bersangkutan (Pollycarpus), siapa dibalik kasus ini yang menginginkan kematian Munir," katanya.
Politikus Partai Hanura itu mengatakan pemerintah harus menindaklanjuti temuan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir karena selama ini alasannya dokumen itu hilang.
Menurut dia, ketika dokumen sudah ditemukan hasil TPF kematian Munir, pemerintah punya kewajiban menindaklanjuti kemudian harus diungkap secara tuntas dalang dibalik kematian Munir.
"Saya kira perlu dikroscek. Saya kira orang-orang yang terlibat dalam tim itu masih ada. Paling tidak apakah memang kopian ini sesuai dengan TPF atau tidak," ujarnya.
Menurut Sudding, selama akurasinya dapat dipertanggungjawabkan kopian hasil investigasi TPF Munir itu bisa menjadi dasar.
"Dokumen itu hanya menjadi dasar dalam mengungkap, tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti," katanya.
Dia menilai kopian hasil tim investigasi itu menjadi dasar pintu masuk untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab dibalik kematian Munir.
(I028/I007)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2016
0 Response to "DPR : pengungkapan kasus Munir butuh "political will""
Posting Komentar